Beranda > Analisis Politik, Demokrasi, Kebangsaan, Politik > Perlu Dijamin Pemilu yang Jurdil

Perlu Dijamin Pemilu yang Jurdil

Tulisan ini telah diterbitkan Kompas: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/07/02501234/Perlu.Dijamin.Pemilu.yang.Jurdil.

Dalam suasana tenang mendebarkan menjelang hari pemilihan umum, ada baiknya mengaca diri. Setiap pemilu tiba mestinya menjadi momen perhitungan, apakah perjalanan demokrasi mengalami gerak maju atau mundur.

Kemajuan konsolidasi demokrasi bisa diukur dari proses ”pendalaman” dan ”perluasan”. Demokrasi mengalami pendalaman jika terdapat perbaikan kualitatif dalam institusi elektoral, performa partai dan budaya politik, yang memperkuat legitimasi politik serta menjadikan demokrasi only game in town.Demokrasi mengalami perluasan jika membawa perbaikan kualitatif dalam kehidupan rakyat, yang meningkatkan kepuasan rakyat pada demokrasi.
Dalam proses pendalaman ini, Indonesia memiliki titik berangkat yang positif. Seperti dikatakan Rustow, kesatuan nasional harus mendahului fase-fase lain dari demokratisasi; diindikasikan oleh adanya sejumlah besar warga negara yang tidak memiliki keraguan untuk bertaut pada komunitas politik kebangsaan.

Meski di beberapa elemen ada riak gerak memisah, bayangan komunitas politik keindonesiaan masih hegemonik menundukkan bayangan politik etno-religius. Hal itu terbukti dari memudarnya efektivitas partai politik yang melulu mengandalkan perbedaan simbol keagamaan.

Solidaritas kebangsaan ini diperkuat oleh kemajuan civic culture; utamanya didorong kesadaran keagamaan yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, serta kepercayaan pada sesama warga negara tanpa memandang latar primordialnya. Bantalan vital ini akan semakin kokoh jika diperkuat pengembangan civic education yang dapat menambah wawasan masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan keadaban publik.

Memudarnya ikatan ideologis dan kepercayaan pada tokoh politik tradisional, bersamaan merebaknya nilai-nilai pragmatis, juga ada sisi positifnya. Banyak orang mulai berani mengambil pilihan politik sendiri, yang bisa memperantarai konsepsi kewargaan dan penghormatan pada otoritas legal-rasional. Selain itu, nilai-nilai pragmatis juga memudahkan kompromi dan konsensus yang merupakan jantung demokrasi.

Meski demikian, proses pendalaman ini tertawan oleh kelemahan dalam institutional crafting. Dalam institusi elektoral, wacana publik kian kencang meragukan kompetensi dan imparsialitas lembaga pemilihan. Keraguan ini harus dijawab oleh KPU lewat pengerahan daya dan integritas untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dalam tenggat yang tersisa. Tanpa itu, keraguan bisa merongrong legitimasi demokrasi yang bisa mengarah pada defective democracy.

Persoalan kompetensi dan imparsialitas lembaga pemilihan ini bertautan dengan intensitas politisasi yang mengarah pada pelipatgandaan partai politik dan calon anggota legislatif. Inkonsistensi dalam institusi pemilihan membawa gerak mundur dalam usaha penyederhanaan partai politik. Dengan kebanyakan partai gagal mengemban fungsinya, multiplikasi partai hanya melambungkan biaya kekuasaan seraya menipiskan tingkat kepercayaan publik pada politik.

Dengan kelambanan proses pendalaman, proses perluasan demokrasi masih terabaikan. Padahal, keberlangsungan demokrasi juga bergantung pada kesanggupannya memenuhi cita-cita persemakmuran bersama.

Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan politik lebih besar, meniscayakan adanya kebijakan yang kuat dan sistematik untuk mempromosikan kesetaraan sosial-ekonomi. Itu berarti, kualitas demokrasi bergantung pada demokrasi sosial-ekonomi, melalui kesinambungan kebijakan perlindungan sosial dan kekeluargaan.

Dibangunkan oleh krisis global, ada arus kesadaran baru di kalangan partai-partai properubahan untuk memperjuangkan agenda yang diungkapkan Joseph Stiglitz sebagai ”Turn Left for Sustainable Growth”. Bahwa pertumbuhan tidak bisa diperdagangkan (trade-off) dengan ketidaksetaraan karena Indonesia membuktikan sendiri dalam 10 tahun terakhir sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan orang-orang terkaya tercepat di dunia, tetapi angka kemiskinan pun terus membubung. Pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan/kesetaraan, bukan melalui proteksionisme ekonomi, tetapi melalui proteksi sosial seiring dengan mandat konstitusi (utamanya Pasal 27, 31, 33, dan 34).

Tetapi penting diingat, apa pun agendanya, usaha memperjuangkan perluasan demokrasi meniscayakan pemerintahan yang akuntabel. Perlu dihindari fenomena delegative democracy; ketika orang yang terpilih memimpin pemerintahan merasa diberi cek kosong untuk melakukan apa pun tanpa akuntabilitas kepada siapa pun. Untuk itu, perlu diperkuat kontrol secara horizontal dan vertikal.

Secara horizontal melalui mekanisme saling kontrol antarlembaga kenegaraan, yang efektivitasnya ditentukan oleh institutional crafting dalam proses pendalaman demokrasi. Secara vertikal melibatkan peran kontrol masyarakat sipil yang efektivitasnya ditentukan oleh perluasan demokrasi.

Kunci masuk ke arah pendalaman dan peluasan demokrasi adalah pemilu yang berkualitas. Terlalu mahal taruhannya jika pemilu dihadapi dengan keisengan dan kelicikan yang bisa membawa demokrasi ke jalan buntu.

Dengan segala kelemahannya, marilah gunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Bagi yang tidak suka pemilu, sikap Winston Churchill bisa ditiru, ”Aku sesungguhnya tidak suka pemilu, tetapi lewat berbagai pengalaman mengikutinya aku belajar mengetahui dan menghormati orang-orang di kepulauan ini. Mereka baik, dan lagi-lagi baik.”

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: