Poros Masa Depan

Tulisan ini telah diterbitkan Kompas: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/13/00164745/poros.masa.depan

Ide reinkarnasi ”poros tengah” kian gencar dijajakan, mencerminkan krisis kepercayaan pada kekuatan sendiri maupun eksistensi pihak lain.

Sejarah Indonesia memperlihatkan pola berulang. Pihak yang merasa posisi kekuasaannya terancam cenderung mengembangkan mekanisme pertahanan diri dengan menggalang solidaritas identitas serumpun. Karena dasar penggalangan identitas kolektif ini adalah kepentingan kekuasaan, poros ini pun segera hancur berkeping-keping setelah kontestasi kekuasaan berakhir.

Yang dilupakan oleh pengusung ”poros tengah” adalah efek labelling. Kendati muatan poros ini, setelah menuai kritik, mengalami perluasan dari kolektivitas partai politik bercorak Islam menuju partai papan tengah, tetap saja tak bisa menghapus bayangan publik pada istilah itu. Apalagi yang menyerukan kembali poros ini adalah pengusung ide yang sama pada masa lalu.

Apa pun pengertian yang diberikan pada ”poros tengah” versi baru ini, setiap istilah tak bisa mengelak dari sejarah; pengertiannya terkonstruksi dalam jaringan ingatan dan konteks sosial-historis. Tambahan, setiap istilah dan definisinya adalah upaya menarik garis batas identitas. Setiap batasan selalu membelah wilayah menjadi dua sisi, yakni di sini dan di sana, kita dan mereka.

Masalahnya, apakah hari ini persoalan batas politik itu masih tepat dilandaskan atas identitas keagamaan? Berbagai studi mengindikasikan, masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih ”religius” ketimbang pada masa pemilu pertama. Survei Nasional Reform Institute, Juli 2008, berdasarkan 2.500 sampel acak yang tersebar di 33 provinsi, menunjukkan, sekitar 70 persen dari pendukung partai masing-masing mengaku selalu menjalankan ibadah. Bahkan, pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai partai dengan konotasi ”sekuler” yang kuat, 73.61 persen dari jumlah pendukungnya mengaku selalu menjalankan ibadah.

Akan tetapi, peningkatan ketaatan beribadah tidaklah berbanding lurus dengan dukungan terhadap partai berbasis keagamaan. Temuan beberapa lembaga survei sejauh ini, tak satu pun partai bercorak keagamaan menempati posisi papan atas. Ketidaksebangunan antara ketaatan keagamaan dan pilihan kepartaian juga terlihat dari kesediaan aktivis keagamaan untuk bergabung dengan partai ”sekuler”-nasionalis, bersahutan dengan keterbukaan partai terakhir untuk membentuk sayap keagamaan.

Dalam kekaburan batas kepartaian menurut garis identitas keagamaan, setiap usaha menghidupkan batas lama dalam politik adalah klaim sepihak yang bersifat anakronistis dan semena-mena. Dengan mencairnya batas lama, fantasi kebertautan baru harus dihidupkan. Poros masa depan sepatutnya digalang atas dasar kesamaan visi atas substansi perjuangan, dipersatukan oleh tanggung jawab sejarah untuk melayani dan menyelamatkan bangsa.

Dalam situasi krisis, dengan jutaan pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jutaan rakyat miskin dicekik paceklik, elite politik tidaklah bertanggung jawab jika hanya mendagangkan perbedaan identitas. Masa krisis memerlukan kebersamaan dengan kesediaan menyertakan yang lain (inclusion of the others).

Semangat kebersamaan kian penting ketika banyak orang mulai kehilangan kepercayaan pada nama menjulang (towering personalities). Dalam zaman kemarau ”pahlawan”, sumber daya kepemimpinan ada pada kesanggupan menggalang superioritas kolektif. Meminjam konstatasi John Stuart Mill dalam The Decline of Greatness, ”Keagungan Inggris saat ini adalah kolektivitas: secara individual kecil, kita hanya mampu menampakkan keagungan dalam kebiasaan bersenyawa”.

Masalah kepemimpinan politik Indonesia saat ini adalah anomali situasi transisional yang membawa sikap mendua dari orang biasa. Menurut Arthur M Schlesinger, ”Orang biasa selalu memandang orang agung dengan perasaan campuran sebal dan kagum, benci dan cinta.” Pernyataan beberapa tokoh yang meragukan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, sebagai alasan perlunya poros tengah dengan kepemimpinan ”tradisional” lainnya, mencerminkan psikologi semacam itu.

Dalam kemunculan era orang biasa yang belum terbebas dari bayangan orang agung, berakhirnya era pemujaan kepada pahlawan (hero-worship) itu tidaklah serta-merta berpaling pada kekuatan kolektif. Yang segera muncul justru pemujaan kepada diri sendiri (self-worship), semacam waham yang membuat orang dari posisi zero membayangkan dirinya sebagai hero.

Tatkala orang biasa ini membentuk kolektivitas seperti dalam parpol atau parlemen, yang muncul bukanlah senyawa kekuatan responsibilitas, melainkan distribusi iresponsibilitas, dengan melemparkan kesalahan dan tanggung jawab pada kolektivitas. Korupsi politik pun merajalela, diterima sebagai budaya kolektif, tak peduli politikus dari partai keagamaan sekalipun.

Poros masa depan harus merupakan senyawa kekuatan kolektif yang bertanggung jawab, yang memungkinkan tampilnya orang-orang biasa sebagai hero tanpa terjebak pada hero-worship atau self-worship.

Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: