Kemuliaan dan Kehinaan Jabatan

Kedapatan bermain golf ketika terjadi pemogokan buruh, (mantan) Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan menuai kritik publik yang pedas. Tanpa menunggu pembuktian kesalahannya secara legal-formal, ia secara sukarela meletakkan jabatan.

Bermain golf bukan sesuatu yang salah. Apalagi, ia tak menyadari akan adanya pemogokan buruh. Secara legal-formal tidak ada hal yang ia langgar yang memaksanya harus mundur. Namun, ia sadar jabatan publik adalah suatu amanah, kepercayaan publik. Bukan hanya karena pelanggaran hukum seorang pejabat harus mundur, tetapi juga karena alasan etis ketidakmampuan menjaga kepercayaan publik. Kegagalan merawat kepercayaan publik ini tidak selalu karena kesengajaan atau ketidakmampuan, tetapi bisa juga karena kelalaian atau bahkan kesialan. Baca selanjutnya…

Korupsi Demokrasi

Pada mulanya adalah biaya demokrasi yang mahal. Politisi dan partai politik dalam struktur negara ”demokrasi patrimonial” menjadikan kekuasaan sebagai ajang pungutan dan pengurasan. Apalagi jika mentalitas pemimpinnya dihinggapi ”Cinderella Complex” yang terobsesi meniru fashion negara-negara maju. Maka, korupsi politik pun merajalela.

Pemikiran konvensional cenderung meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju pencapaian stabilitas demokrasi adalah melalui pemilihan langsung. Padahal, dalam banyak kasus di negara berkembang, pemilihan (langsung) bisa mengarah pada peperangan dan kemiskinan. Humphrey Hawksley dalam Democracy Kills memperlihatkan potret yang mengerikan dari demokrasi elektoral yang dijalankan secara tidak tepat. ”Dari Pakistan hingga Zimbabwe, dari teritorial Palestina hingga bekas Yugoslavia, dari Georgia hingga Haiti, pelaksanaan pemilu telah melambungkan tingkat korupsi dan kekerasan.” Baca selanjutnya…

Kategori:Artikel

Dengan Mati, Gus Dur Abadi

11 Januari 2010 1 komentar

Tunjukkan padaku seorang pahlawan, niscaya akan kutulis suatu tragedi,” ujar pujangga F Scott Fitzgerald. Di tengah gemuruh takbir dan derai isak tangis yang mengiringi kepergian KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebuah ode ditulis banyak orang di media dan jejaring maya yang menobatkannya sebagai pahlawan.

Pahlawan adalah mereka yang berani mengubah tragedi menjadi jalan emansipasi. Seperti itu jualah Gus Dur. Secara individual ataupun komunal, ia tumbuh mengerami rangkaian kepahitan dan keterpinggiran. Baca selanjutnya…

Kategori:Artikel

OASE: Waktu

23 Desember 2009 1 komentar

Sebuah sekte rahasia menciptakan tanda peringatan tentang pentingnya waktu di ruang bawah tanah Gereja Santa Maria della Concezione, di puncak Stupa Spanyol di Roma. Pada lantai ruangan biarawan Capuchin, di kaki gundukan tulang-belulang manusia, tertulis sebuah inskripsi, ”What you are, they once were/What they are, you will be.” Baca selanjutnya…

Kategori:Oase Tag:

Tahun “Vivere Pericoloso”

23 Desember 2009 Tinggalkan komentar

Setelah menggelar kenduri demokrasi yang paling lama, paling kolosal, dan (mungkin) paling mahal di muka bumi, mestinya kita tutup tahun ini dengan pesta kembang api kebahagiaan.

Akan tetapi, gempa demi gempa yang melanda negeri sepanjang tahun seperti tak memberi jeda untuk sekadar menyalakan lilin harapan. Gempa politik, gempa ekonomi, gempa bumi, dan gempa korupsi bersahutan membawa negeri ke ujung tanduk, tanpa sedikit pun mengerem hasrat kuasa untuk menghalalkan segala cara. Baca selanjutnya…

Kehilangan Indonesia, Timbul Bencana

11 Desember 2009 Tinggalkan komentar

Indonesia adalah negeri para pejuang, bukannya negeri para begundal. Itulah sebabnya setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam ungkapan Bung Hatta, ”Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Baca selanjutnya…

Tugas Terberat Presiden

Tugas terberat seorang presiden,” ujar Lyndon B Johnson, ”bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.” Untuk mengetahui apa yang benar, seorang presiden harus menemukan panduan dari norma-norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan mandat konstitusi, karena pengertian ”demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

”Sebagai presiden,” seru Abraham Lincoln, ”aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.” Dengan mata konstitusi, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Bahwa di mata Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa; karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif). Dan menurut pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 (”Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”), sebagai penyelenggara negara, menteri-menteri wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Baca selanjutnya…