Tugas Terberat Presiden

Tugas terberat seorang presiden,” ujar Lyndon B Johnson, ”bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.” Untuk mengetahui apa yang benar, seorang presiden harus menemukan panduan dari norma-norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan mandat konstitusi, karena pengertian ”demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

”Sebagai presiden,” seru Abraham Lincoln, ”aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.” Dengan mata konstitusi, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Bahwa di mata Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa; karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif). Dan menurut pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 (”Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”), sebagai penyelenggara negara, menteri-menteri wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Kesucian dalam Kekotoran

Ibarat embun yang terperangkap di daun lusuh, kepulangan kita ke Idul Fitri kali ini melahirkan situasi ”kesucian” yang riskan. Pribadi-pribadi boleh saja terlahir kembali bak embun suci, tetapi relung kehidupan negara tempat mereka bertahan adalah ruang yang cemar.

Menjelang penampakan hilal, langit suci diuapi kekotoran Bumi, dari onggokan sampah kebiadaban terorisme, megaskandal Bank Century, penggelapan seputar cekcok kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga persekongkolan untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Berpolitik dalam Sunyi

Masalah kebebalan otak dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara boleh jadi karena kehidupan politik dan kebudayaan kita diwarnai oleh surplus kegaduhan dan defisit kesunyian.

Demokrasi dirayakan dengan pesta jorjoran, tetapi miskin substansi dan refleksi; budaya dipadati tontonan ingar-bingar, dengan kedangkalan sensitivitas etis dan fajar budi; agama diekspresikan dalam kegaduhan yang menyerang, miskin perenungan dan rasa kemanusiaan.

Berpolitik dalam Sunyi

Masalah kebebalan otak dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara boleh jadi karena kehidupan politik dan kebudayaan kita diwarnai oleh surplus kegaduhan dan defisit kesunyian.

Demokrasi dirayakan dengan pesta jorjoran, tetapi miskin substansi dan refleksi; budaya dipadati tontonan ingar-bingar, dengan kedangkalan sensitivitas etis dan fajar budi; agama diekspresikan dalam kegaduhan yang menyerang, miskin perenungan dan rasa kemanusiaan.

Dua Kuburan, Dua Tanda

Apa yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar belasungkawa semiresmi secara membahana saat kematian Mbah Surip, tetapi nyaris tak terdengar ucapannya saat WS Rendra wafat? Apakah hal itu pertanda derajat kaum ”gelandangan” ditinggikan di atas kaum intelektual-budayawan?

Terpujilah jika negara memiliki empati yang lebih besar kepada orang yang lebih menderita. Masalahnya, biografi Mbah Surip berkata lain. Seseorang yang memilih jalan gelandangan sebagai jalan survival, mewakili jutaan gelandangan lainnya yang hidup tidak tergantung dan tanpa perlindungan negara. Sekali negara hadir, hal itu pertanda bencana.

Kebebasan dan Ketakutan

Fenomena paling sublim, yang paling digandrungi zaman modern, adalah kebebasan. Masalahnya, seperti kata Terry Eagleton, ”kebebasan itu sendiri menyerupai Dionysus dengan penampakan ganda: malaikat dan iblis, kecantikan dan teror.”

Dalam mitologi Yunani, Dionysus adalah dewa anggur, susu, dan madu, sekaligus juga dewa darah. Seperti ekses alkohol, ia menghangatkan darah dengan efek yang mengerikan. Apa yang bisa membawa spontanitas dan kegembiraan bisa juga menimbulkan kehilangakalan dan kebrutalan. Demikianlah, jika ada yang ”suci” dari kebebasan, hal itu bukan semata-mata karena ia berharga, melainkan juga karena kemampuannya untuk menciptakan sekaligus menghancurkan.

Memimpin dengan Kebenaran

Negara ini tak bisa dipimpin oleh kebohongan. Sekali kita menggunakan kebohongan sebagai cara meraih kekuasaan, manipulasi dan destruksi menjadi tak terelakkan sebagai praktik memimpin. Hasil akhir dari tindak kebohongan ini adalah pembodohan dan pengabaian rakyat secara berkelanjutan.

Demokrasi sejati menghendaki prosesi pemilihan pemimpin sebagai ikhtiar mempromosikan kebenaran. Ditilik dari suatu perspektif, kebenaran tak lain adalah ketidaktertutupan. Itulah sebabnya mengapa asas fairness, kejujuran dan keterbukaan, mendarahi seluruh prosesi pemilihan.

Prasyarat Karakter Kepresidenan

Pada episentrum krisis kepemimpinan yang menimbulkan gempa krisis nasional bersemayam krisis karakter. Usaha kita keluar dari krisis tak bisa mengandalkan sekadar politics as usual, melainkan perlu menempatkan persoalan karakter sebagai pusat ukuran kepemimpinan.

Karakter mencerminkan kepribadian seseorang atau sekelompok orang yang terkait dengan basis moralitas, kekhasan kualitas, serta ketegaran dalam krisis. Ia merupakan jangkar jati diri karena merupakan aspek evaluatif yang menentukan sikap dasar manusia terhadap diri dan dunianya.

TIGA KUALITAS PERSAINGAN

Tulisan ini telah diterbitkan Majalah GATRA halaman .. No. .. TAHUN XV 14-21 Mei 2009

Saat ini, kita mulai memasuki masa kampanye dengan kecepatan tinggi dari tiga pasangan: SBY Berbudi, JK-Win, dan Mega-Pro. Waktu satu bulan menjadi satu bulan penuh drama. Polling yang sejauh ini sudah dilansir akan menemukan pembuktian. Di samping itu, kita juga akan menemukan suatu retail politics dalam skala yang amat besar. Kita dapat membayangkan bahawa tiga pasang ini tidak hanya menggunakan partai, tapi juga tokoh (untuk endorsement), lobi di berbagai lapisan dan tingkat masyarakat, riset. Diperkirakan iklan televisi akan membantu, tetapi penentunya tetap pada retail politics. Kemampuan menerjemahkan prestasi masa lalu dan prospek masa depan.

PERTARUNGAN TIGA KARAKTER

Tulisan ini telah diterbitkan Kompas

“Dalam pertempuran,” ujar Napoleon, “tiga per-empat faktor kemenangan ditentukan oleh kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara tenaga-manusia dan material.”
Di hadapan altar pemilih Indonesia, telah tersaji  tiga pasangan calon presiden/wakil presiden dengan tiga karakter yang berbeda. Entah karena kebetulan, atau mungkin juga karena ketiga karakter tersebut memang sulit dipersatukan dan punya jalan kekuasaannya sendiri-sendiri. Sebab, seperti kata Cicereo, “Pada diri manusia yang berkarakter tinggi dan kejeniusan luhur bersemayam kehendak kuat akan kehormatan, komando, kekuasaaan, dan kemenangan.”